Kajian Pajak
Ringkasan Tarif Baru Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Pesangon dan Uang Pensiun (PP Nomor 68 tahun 2009) PDF Print E-mail
Thursday, 03 December 2009 03:40
There are no translations available.

ARTIKEL PAJAK|Setelah menunggu cukup lama, akhirnya Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang pemotongan PPh Pasal 21 atas Pesangon dan uang Pensiun yang dibayarkan sekaligus ditandatangani 16 Nopember 2009 yaitu PP Nomor 68 tahun 2009 tentang TARIF PAJAKPENGHASILAN PASAL 21 ATAS PENGHASILAN BERUPA UANG PESANGON, UANG MANFAAT PENSIUN, TUNJANGAN HARI TUA, DAN JAMINAN HARI TUA YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS.

Ringkasan dari ketentuan tersebut adalah:

1. Bahwa atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai berupa Uang Pesangon, Uang Manlaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, atau Jaminan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus dikenai pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang bersifat final:

PESANGON:

· S.d. Rp 50 juta = 0%

· Di atas Rp 50 juta s.d. Rp 100 juta = 5%

· Di atas Rp 100 juta s.d. Rp 500 juta = 15%

· Di atas Rp 500 juta = 25%

PENSIUN:

· S.d. Rp 50 juta = 0%

· Di atas Rp 50 juta = Rp 5%

2. Yang dimaksud dengan dibayarkan sekaligus adalah sebagian atau seluruh pembayarannya dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun kalender dan diperlakukan sebagai satu kesatuan untuk menghitung tariff progresifnya.

Contoh:

PT A melakukan pembayaran pesangon pada bulan Desember 2009 Rp 50 juta dan April 2010 Rp 125 juta.

Perhitungan PPh Pasal 21 adalah:

-Bulan Desember 2009 = Rp 50 juta x 0% = Rp 0

-Bulan April 2010 = (Rp 50 juta x 5%)+(Rp 75 juta x 15%) = Rp 13.750.000,-

3. Pengalihan Pembayaran:

a. Jika pemberi kerja mengalihkan pesangon ke Pengelola dana secara sekaligus maka pemberi kerja harus melakukan pemotongan pada saat pengalihan tersebut.

b. Jika pemberi kerja mengalihkan pesangon ke Pengelola secara bertahap, pemberi kerja tidak melakukan pemotongan tetapi nanti Pengelola dana akan melakukan pemotongan apabila melakukan pembayaran pesangon.

c. Pengalihan Uang manfaat pensiun ke asuransi jiwa dengan cara membeli anuitas seumur hidup, wajib dilakukan pemotongan PPh Pasal 21

4. Berlaku: Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku 16 Nopember 2009

5. Peraturan yang dihapus: Peraturan Pemerintah Nomor 149 tahun 2000

------------------------------------------------

|Suwarta| Warta Pajak| kajian pajak| artikel Pajak| Pajak Penghasilan Pasal 21

 

 
Supported By:
Banner

Pengunjung

Content View Hits : 169923